Suarasumbawa.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor keuangan serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Demikian disampaikan Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo dalam pertemuan dengan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, di Kabupate Lombok Tengah, pada 14 April 2025.
Rudi menjelaskan bahwa fungsi utama OJK di daerah mencakup menjaga stabilitas sektor keuangan dan memberikan perlindungan konsumen. Menurutnya, sinergi antara OJK dan Pemkab Lombok Tengah sangat krusial untuk memperkuat modal dan kualitas sumber daya manusia (SDM) BUMD.
“Koordinasi OJK dengan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mendorong penguatan BUMD di sektor keuangan. BUMD dengan kecukupan modal yang baik akan mampu memperkuat infrastruktur yang ditunjang SDM berkualitas, sehingga dapat melayani kebutuhan konsumen dan masyarakat,” ujar Rudi.
Sebagai bagian dari upaya memperluas akses keuangan, OJK NTB mendorong implementasi program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Salah satu program unggulan adalah Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang dirancang untuk membiasakan generasi muda menabung dan menggunakan produk keuangan formal.
“Selain itu, membangun kebiasaan menabung sejak dini, dan ke depan akan semakin adaptif memanfaatkan produk keuangan legal sesuai kebutuhan,” tambah Rudi.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023, indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43 persen, sedangkan inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. OJK NTB menilai masih ada ruang peningkatan, khususnya di daerah.
Data SNLIK menunjukkan segmen pelajar usia 15–17 tahun memiliki indeks literasi 51,70 persen dan inklusi 57,96 persen—di bawah rata‑rata nasional. Karena itu, kelompok ini menjadi prioritas dalam program KEJAR. Dengan membuka rekening pelajar sejak dini, diharapkan kesadaran keuangan generasi muda semakin meningkat.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, menyambut positif dukungan OJK NTB. Dia menegaskan bahwa Pemkab siap menjaga ekosistem keuangan yang sehat dan mendukung penuh pelaksanaan program KEJAR.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga mendukung implementasi program KEJAR,” kata Bupati.
Pada tahun 2024, TPAKD Lombok Tengah berhasil menetapkan Desa Lantan sebagai percontohan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di NTB. Melalui program Simpanan Pelajar SD–SMP Satu Atap Lantan, siswa dapat membuka rekening tabungan secara kolektif.
Selain itu, BUMDes setempat diaktifkan sebagai agen laku pandai untuk melayani transaksi pedagang pasar, dan digelar galeri investasi digital di kantor desa.
Ke depan, OJK NTB bersama Pemkab Lombok Tengah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bersinergi mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah, sekaligus memantapkan peran BUMD di sektor keuangan.
Harapannya, kolaborasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan penguatan BUMD sektor keuangan dan perluasan literasi keuangan, Lombok Tengah semakin siap menghadapi tantangan ekonomi di era digital, sekaligus memastikan akses keuangan makin merata hingga pelosok desa.
