suarasumbawa.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dinamika Keadilan resmi diluncurkan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (11/1), dengan mengusung pendekatan baru berupa pendampingan hukum terpadu berbasis medis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Ketua LBH Dinamika Keadilan, dr. Danang Nur Adiwibawa, menyatakan lembaga tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan bantuan hukum yang kian kompleks, khususnya bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan persoalan hukum di sektor kesehatan dan sosial.
“LBH Dinamika Keadilan berkomitmen mendampingi masyarakat miskin, korban kekerasan, pasien dengan keterbatasan fisik maupun mental, serta kelompok rentan sosial dan ekonomi yang selama ini sulit mengakses layanan hukum,” kata Danang dalam acara grand launching di Ruko Grand Lingkar Mataram.
Ia menjelaskan, tingginya kebutuhan bantuan hukum tercermin dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat secara nasional, termasuk dari perempuan dan anak sebagai kelompok prioritas. Namun, masih banyak warga yang belum memahami hak hukum mereka maupun keberadaan layanan bantuan hukum gratis.
Menurut Danang, LBH Dinamika Keadilan menjadi satu-satunya lembaga bantuan hukum di NTB yang secara khusus fokus pada bidang medis, dengan tujuan menjembatani komunikasi antara tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum secara adil dan berbasis fakta ilmiah.
“Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah kerugian hukum, baik bagi pasien maupun tenaga medis, serta mendorong penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan,” ujarnya.
LBH Dinamika Keadilan membuka layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, termasuk rehabilitasi korban, pemulihan psikologis, advokasi kebijakan kesehatan dan sosial, serta edukasi hukum preventif kepada masyarakat. Lembaga ini juga menekankan kolaborasi lintas profesi dan keberpihakan pada nilai kemanusiaan.
Ketua Biro Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB, dr. Asri Dwina Prihatni, menyambut baik kehadiran LBH Dinamika Keadilan sebagai mitra strategis bagi tenaga kesehatan.
“Kami berharap lembaga ini dapat memberikan pendampingan hukum yang objektif, berimbang, dan bertanggung jawab, sehingga tercipta pelayanan publik yang aman dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Asri.
Acara peluncuran tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain perwakilan RSUD Tripat, RS Bhayangkara, Ketua IDI Lombok Barat, serta pimpinan beberapa rumah sakit di NTB.
Danang menambahkan, kehadiran LBH Dinamika Keadilan diharapkan menjadi bagian dari solusi untuk memperkuat akses keadilan yang merata dan berkelanjutan di NTB.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun solidaritas dan memperjuangkan keadilan yang beradab dan bermartabat,” tutupnya.
